Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah
Bab 1
Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sejak Pelita 1 hingga krisis tahun 1997 memang telah memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Tingkat PN riil rata-rata perkapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hanya sekitar US$ 50 pertengahan 1960-an menjadi lebih dari US$ 1000 pertengahan 1990-an, dan bahkan Indonesia sempat disebut sebagai calon negara industri baru di Asia Tenggara, satu tingkat di bawah NICs. Namun, dilihat dari sisi kualitasnya, ternyata proses pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarkelompok, maupun kesenjangan ekonomi/pendapatan antardaerah/provinsi. Pembangunan ekonomi yang tidak merata antarprovinsi membuat sebagaian masyarakat (kalau tidak bisa dikatakan semuanya) di banyak daerah di luar pulau jawa seperti Aceh, Irian Jaya(Papua), dan Riau ingin melepaskan diri dari Indonesia.
Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi, di antaranya adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi atau distribusi provinsi dalam pembentukan PDB nasional, PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan.

Bab 2
Pembahasan

Distribusi PDB Nasional Menurut Provinsi
Distribusi PDB nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator-indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata antarprovinsi, yang berarti kesenjangan ekonomi antarprovinsi relatif kecil.
Untuk kasus Indonesia, seperti yang dapat diduga sebelumnya, data BPS mengenai PDRB dari 27 provinsi menunjukkan bahwa sebagaian besar dari PDB nasional berasal dari provinsi-provinsi di pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selama dekade 90-an, provinsi-provinsi tersebut menyumbang lebih dari 60% terhadap pembentukan PDB Indonesia.

PDRB Rata-Rata Perkapita dan Tren Pertumbuhannya
Karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini umum di ukur dengan pendapatan rata-rata perkapita, maka distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.
Sejak tahun 1970-an hingga saat ini sudah banyak penelitian dan pengkajian mengenai pembangunan ekonomi regional Indonesia yang memfokuskan pada ketimpangan ekonomi antarprovinsi, sedangkan tingkat ketimpangan pada tahun 1998 menunjukkan sedikit penurunan dari 0,671 pada tahun1997 menjadi 0,605. Menurut studi ini, penurunan indeks tersebut diperkirakan sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi dimana banyak daerah-daerah maju dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi, seperti di Jawa mengalami kemunduran ekonomi yang sangat tajam. Sedangkan provinsi – provinsi yang kurang maju pada umumnya adalah daerah – daerah pertanian, misalnya Sulawesi, dan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan merupakan satu – satunya sektor yang cukup mendapatkan keuntungan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini membuat perekonomian provinsi – provinsi tersebut tidak terlalu terpukul oleh krisis ekonomi.
Studi lain yang juga dengan indeks Theil adalah dari Akita dan Alisjahbana (2002). Dengan memakai data output dan populasi pada tingkat kabupaten/ kota untuk periode 1993 – 1998, mereka melakukan analisis dekomposisi ketimpangan regional e dalam tiga komponen, yakni antarwilayah (yakni Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya), antarprovinsi, dan di dalam provinsi.
Pernyataan lain yang juga penting yang juga berkaitan dengan perbedaan kinerja kerja ekonomi antarprovinsi adalah apakah terjadi Konvergensi di Indonesia. Dalam konteks pembangunan regional di Indonesia, konvergensi adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga mengurangi perbedaan. Dalam tingkat pendapatan atau PDRB per kapita antarprovinsi.
Inti dari konvergensi di dasarkan pada dua hipotesis berbeda namun saling terkait. Pertama, hipotesis mengejar ketinggalan dari Abramovits (1986) yang kalau digunakan di dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional. Kedua, adalah dari Barro dan Sala-i-Martin (1992) bahwa laju pertumbuhan PDB per kapita cenderung berhubungan dengan PDB perkapita awal. Penelitian mengenai konvergensi di Indonesia di dapat di katakan masih sangat terbatas.
Tujuan analisis konvergensi lima tahun adalah untuk memahami stabilitas konvergensi: dalam periode lima tahun, yang mana pertumbuhan PDRB per kapita antarprovinsi memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk konvergen dan dalam periode lima tahun, yang mana perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi cenderung membesar.

Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita AntarProvinsi
Pengeluaran konsumsi C rumah tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan salah satu indikaator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antarprovinsi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah, semakin tinggi pengeluaran C per kapita di daerah tersebut. Tentu dengan dua asumsi: sifat menabung (S) dari masyarakat tidak berubah (rasio S terhadap PDRB tetap tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam pengeluaran C RT juga konstan. Tanpa kedua asumsi ini, tinggi – rendahnya pengeluaran C RT tidak selalu mencerminkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita di daerah tersebut.
Selain perbedaan dalam tingkat pengeluaran C per kapita dan distribusinya menurut kelompok penduduk per provinsi, seperti yang telah di bahas di atas, variasi dalam pola C masyarakat antarprovinsi dapat juga di gunakan sebagai suatu indikator alternatif untuk mengukur perbedaan dalam derajat kesejahteraan masyarakat antarprovinsi. Yang di maksud dengan pola C adalah alokasi persentase pengeluaran untuk memenuhi C makanan vis-a-vis nonmakanan.

Indeks Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan human development index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang di dasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan; (b) pendidikan yang di capai; dan (c) standar kehidupan. Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastrukturdan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut.
Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu provinsi semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat atau semakin tinggi angka melek huruf (semakin rendah angka buta huruf) dan semakin lama rata-rata lama sekolah. Pendapatan, di ukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampua belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran C rata – rata per kapita. Hipotesisnya adalah bahwa semakin baik pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin tinggi tingkat pendapatan riil masyarakat rata – rata per kapita yang berarti semakin baik standar hidup masyarakat di daerah tersebut.

Tingkat Kemiskinan
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga bagus di gunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah. Kalu dilihat distribusi dari jumlah penduduk miskin di Indonesia, lebih dari 55% nya terdapat di pulau Jawa. Pulau Jawa memang merupakan pusat kemiskinan di Indonesia, dan hal ini erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduk yang memang di pulau Jawa paling tinggi di bandingkan di provinsi – provinsi lain di tanah air. Fakta ini memberi kesan adanya suatu korelasi positif antara kepadatan penduduk (jumlah penduduk di bagi luas wilayah) dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.
Selain denganjumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan atau sebagai suatu persentase dari jumlah populasi, besarnya kemiskinan di suatu wilayah dapat juga di ukur dengan sejumlah variabel lain seperti jumlah rumah tangga yang membayar listrik (PLN), yang memiliki kendaraan bermotor, atau yang memiliki sambungan telepon per 1000 rumah tangga.

Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB
perbedaan tingkat pembangunan antarprovinsi dapoat juga di lihat dari perbedaan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Secara hipotesis dapat di rumuskan bahwa semakin besar peran dari sektor – sektor ekonomi yang memiliki NT tinggi, seperti industri manufaktur terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu wilayah, semakin tinggi pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut.
Sebagai suatu ilustrusi empiris, hasil perhitungan distribusi PDB nasional menurut provinsi dari Tambunan (2001) bahwa pada umumnya provinsi-provinsi yang pertumbuhan PDRB-nya tinggi adalah provinsi-provinsi yang ekonominya di dominasi oleh industri manufaktur, seperti semua provinsi di Jawa, Kalimantan Timur (31,2%), Kalimantan Selatan (21,5%), Sumatera Selatan (21,1%), dan di Aceh (27,8%). Sedangkan provinsi-provinsi yang pertumbuhan PDRB-nya relatif lebih rendah adalah provinsi-provinsi dimana pertanian merupakan sektor ekonomi yang dominan.
Sektor-sektor ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni primer, sekunder, dan tersier. Yang termasuk sektor-sektor primer adalah pertambangan (termasuk penggalian); dan pertanian. Sekunder adalah industri manufaktur, listrik, gas,dan air bersih, serta bangunan. Sektor-sektor lainnya adalah sektor-sektor tersier. Di ukur dengan nilai tambah, sektor-sektor sekunder adalah sektor-sektor dengan nilai tambah terbesar, khususnya karena kontribusi dan industri manufaktur, sedangkan terendah adalah sektor-sektor primer.

Faktor – Faktor Penyebab Ketimpangan
1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung akan mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
2. Alokasi Investasi
Indikator lain juga menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk periode 1997-2002 menunjukkan bahwa I, baik PMDN maupun PMA, terpusatkan di wilayah Jawa. Dapat dibayangkan bahwa bila selama ini memang ada peralihan T, sistem manajemen dan know-how lainnya dari PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal, tentu semua itu tidak lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha di Jawa.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antar Daerah
Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti L dan K antarprovinsi juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antarprovinsi dapat lebih jelas di pahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input . dasar teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarprovinsi sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mempengaruhi mobilitas atau (re) alokasi faktor produksi antarprovinsi.
Pada saat ekonomi di provinsi tersebut mengalami tingkat kedewasaan, yakni pada saat kapasitas produksinya mencapai titik maksimum, penambahan ekstra faktor produksi tidak akan lagi menghasilkan peningkatan produktivitas dari ekstra faktor produksi tersebut (constant return to scale).

4. Perbedaan SDA Antarprovinsi
Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur di bandingkan di daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam arti SDA harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk maksud ini, diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah T dan SDM. Provinsi-provinsi di Indonesia yang kaya SDA, seperti di Aceh, Riau, Kalimantan dan Irian Jaya memang masih lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi di luar Jawa yang miskin SDA. Akan tetapi, tingkat pendapatan di provinsi-provinsi kaya tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan di Jawa yang miskin SDA tetapi sangat kaya SDM dan T.

5. Perbedaan Kondisi Demografis Antarwilayah
Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarprovinsi. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplain yang tinggi,dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan Antarprovinsi
Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antarprovinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produksi dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antardaerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran.
Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah. Di antaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi dan teori daya tarik industri.

1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
a. Teori Basis Ekonomi
Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
b. Teori Lokasi
Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah.
c. Teori Daya Tarik Industri
Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan, jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan)?. Ini adalah masalah membangun portofolio industri suatu daerah. Faktor-faktor daya tarik antara lain.
• NT tinggi per pekerja (produktivitas)
• Industri-industri kaitan
• Daya saing di masa depan
• Spesialisasi industri
• Potensi X
• Prospek bagi permintaan domestik
Sedangkan faktor-faktor penyumbang pada daya tarik industri dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok.
• Faktor-Faktor Pasar
• Faktor-Faktor persaingan
• Faktor-Faktor keuangan dan Ekonomi
• Faktor-Faktor T

2. Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
a. Analisis shift-share (SS)
Analisis ini di anggap sebagai teknik yang sangat baik untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional.
b. Location Quotient (LQ)
LQ adalah suatu teknik yang digunaka untuk memperluas metode analisis sebelumnya (SS), yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi/sektor yang sama pada tingkat nasional.
c. Angka Pengganda Pendapatan
Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
d. Analisis Input – Output (I-O)
Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
e. Model Pertumbuhan Harrod – Domar
Inti dari pertumbuhan Harrod-Domar adalah suatu relasi jangka pendek antara peningkatan I dan pertumbuhan ekonomi.

Bab 3
Penutup

• Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
• Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
• Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).
• Teori basis ekonomi berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
• Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten.
• Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri lewat pemberian subsidi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA
Tambunan, Tulus T.H (1996), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: